Papuaekspose.com – Viralnya petisi 17+8 atau 17 tuntutan rakyat di internet membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian cepat-cepat merespons terkait itu. Adapun 17+8 ini merupakan salah satu isu dalam gelombang aspirasi publik yang menguat dalam beberapa hari terakhir ini.

Tito Karnavian, mengatakan pemerintah akan melakukan komunikasi internal soal tuntutan-tuntutan tersebut. “Mengenai masalah ada tuntutan-tuntutan, ya nanti kita akan tentu dari pemerintah, mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, mana yang menjadi tuntutan kepada DPR, tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir, semua akan dikomunikasikan internal pemerintah,” jelas Tito Karnavian usai menggelar rapat di kantornya, Jakarta, Selasa (12/9/2025).

Tito Karnavian menyebut tuntutan-tuntutan yang ada juga akan diusahakan diakomodir sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir, sesuai aturan-aturan yang ada, dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain, misalnya DPR,” jelasnya.

17+8 tuntutan rakyat

Diketahui, 17+8 tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” itu diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.

Sementara 8 agenda reformasi ditargetkan rampung pada 2026.

Sebanyak 17 poin tuntutan yang didesak hingga 5 September 2025 dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.

Berikut isi 17 tuntutan tersebut:

Untuk Presiden Prabowo

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak

Untuk DPR

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri

• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Selain tuntutan jangka pendek, terdapat pula 8 agenda reformasi sistemik, di antaranya:

• Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
• Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.