Papuaekspose.com – Menyambut putusan bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Distrik Kamu Selatan, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mendesak Pemerintah Indonesia serta Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan segera menghentikan bisnis militer di Tanah Papua.

“Bersama masyarakat adat Dogiayi sebagai pemilik hak ulayat wilayah Blok Wabu, kami mendesak Pemerintah Indonesia serta Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan segera menghentikan bisnis militer di Tanah Papua,” kata dia, di Distrik Kamu Selatan, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Senin (8/1/2023).

Victor Yeimo mengatakan, rencana eksploitasi Blok Wabu oleh Pemerintah Indonesia selama ini telah memakan korban jiwa. Terlebih, hajat hidup orang asli Papua yang bermukim di wilayah itu.

Untuk menyudahi konflik, kata Yeimo, pemerintah Indonesia harus menghentikan bisnis keamanan dalam upaya eksploitasi sumber daya alam Papua.

”MTQ

“Kami menyampaikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan dan pemerintah Indonesia berhenti bisnis militer di Papua terutama di Blok Wabu,” ujarnya.

Victor berujar, masyarakat di wilayah adat Meepago yang juga pemilik hak huayat dari Dogiayi dan Deyai, menolak tegas proyek Blok Wabu di Papua, khususnya di Intan Jaya.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Indonesia belajar dari kasus yang terjadi setelah Freeport beroperasi di Papua, sehingga menghentikan eklporasi Blok Wabu.

“Kami rakyat Papua sudah merasakan penderitaan begitu lama dengan hadirnya PT Freeport,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia juga diminta membatalkan rencana tersebut. Sebab, hadirnya perusahaan tambang di wilayah Papua otomatis menjadi ladang baru bagi bisnis keamanan.

“Jangan lagi ada perusahaan untuk Blok Wabu dengan bisnis militer untuk melakukan eksploitasi besar-besaran di atas tanah di Meepago,” ucapnya.

“Kami rakyat Papua secara tegas menolak proyek militer dan proyek elit oligarki di Jakarta,” tegasnya.