YLKI Sesalkan Adanya Praktik Kecurangan Standar Beras yang Rugikan Konsumen Rp 99,35 Triliun

Papuaekspose.com – Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana menyebut pihaknya sangat menyesalkan adanya temuan praktik kecurangan standar beras yang disebut merugikan masyarakat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merespons pemberitaan terkait Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyampaikan potensi kerugian konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun.

“YLKI sangat menyesalkan adanya temuan tersebut, karena ini menunjukkan hak-hak konsumen diabaikan secara terang-benderang,” kata Niti Emiliana dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (28/6/2025).

Sebelumnya menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan, Polri, Kejaksaan, serta Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menemukan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Misalnya, sambung dia mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan tidak teregistrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Kementerian Dalam Negeri dan Presiden Prabowo Ingin Kembali Hidupkan Siskamling Rutin Jaga Kampung

Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Mahfud MD Ngaku Kaget : Dia Intelijen yang Biasa Bergerak dalam Senyap

Jika demikian, berarti beras tersebut tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 maupun Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

“Kami tidak ingin rakyat terus dirugikan. Mulai hari ini, tidak boleh lagi ada beras di atas HET, mutu tidak sesuai, atau berat dikurangi. Kalau tidak patuh, bersiaplah berhadapan dengan hukum,” ujar Amran.

Mentan mengajak seluruh pelaku industri beras untuk berbenah dan menjunjung tinggi etika usaha. Menurut dia, apa yang terjadi menjadi bahan evaluasi bersama. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan negara. Ada rakyat di dalamnya.

Amran menekankan, pangan adalah hal yang sangat vital. Pasalnya, ini sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, setiap pelanggaran dalam pengelolaan harus mendapat konsekuensi.