Papuaekspose.com – Yusril Ihza Mahendra pakar hukum tata negara dikabarkan akan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) dalam kabinet Prabowo. Mengenai kabar tersebut, dia mengatakan itu hanyalah spekulasi.

Namun, Yusril Ihza Mahendra tak menampik dan menyatakan siap menjalankan tugas apabila terpilih menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, sebenarnya insyaallah saya akan menjalankan tugas-tugas itu kalau sekiranya diberi amanah,” kata Yusril ketika di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

“Daripada kita berspekulasi, lebih baik kita tunggu saja nanti sesudah presiden secara resmi dilantik,” sambung Yusril Ihza Mahendra.

Menteri Hukum dan HAM periode 2001-2004 itu meyakini Prabowo akan memilih orang yang berkompeten dalam kabinet pemerintahannya.

“Saya yakin dan percaya, beliau pasti akan memilih calon-calon anggota kabinet, yang pertama, memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas. Kedua, juga punya loyalitas yang tinggi kepada beliau dan punya semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara,” ucapnya.

Yusril juga menanggapi isu yang menyebutkan Menkopolhukam akan dibagi menjadi dua, yaitu Menko Politik dan Pertahanan serta Menko Hukum dan HAM. Menurut dia, pembagian itu sepenuhnya merupakan keputusan Prabowo selaku presiden terpilih.

Meski demikian, Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi apabila fokus menteri dibagi dua. Dia menilai spektrum koordinasi yang lebih kecil akan lebih memfokuskan tugas yang diemban.

“Sepanjang itu sejalan dengan undang-undang kepentingan negara, tidak masalah. Karena undang-undang kepentingan negara mengatakan bahwa presiden dapat membentuk kementerian koordinator untuk membidangi atau mengkoordinasikan bidang-bidang tertentu,” ucap Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 ini.

Sebelumnya, Prabowo telah menerima sejumlah nama calon menteri dari pimpinan partai koalisi untuk pemerintahannya ke depan. Menurut dia, mayoritas nama yang diajukan para pimpinan partai mempunyai kapabilitas membantu menjalankan visi misinya.

Prabowo mengatakan, dirinya beserta tim mempelajari riwayat dan latar belakang nama calon menteri yang diajukan oleh para pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan ada sejumlah menteri dari periode Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam kabinetnya.

Prabowo mengatakan mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon menteri untuk pemerintahannya mendatang sudah berjalan lama.

“Sebenarnya prosesnya sudah berjalan lama. Pimpinan-pimpinan partai koalisi mengajukan nama-nama yang akan kami pelajari,” kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024.

Menteri Pertahanan itu juga telah sering mendiskusikan kapabilitas nama-nama calon menteri yang diusulkan bersama timnya. Dia mengatakan dari nama-nama calon menteri yang telah diterima, ada banyak sosok yang dikenal memiliki kapabilitas lebih.

“Saya harus akui, yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat kapabel, dan juga sebagian (nama) sudah lama kita pantau,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan jumlah dan nama-nama menteri kabinet Jokowi yang masuk ke dalam pemerintahannya mendatang.